Forum Jamsos Ingatkan Dewas BPJS Terpilih Agar Tidak Hanya Makan Gaji Buta
Jakarta, Informatika News Line, 5/2/2026
Forum
Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi ingatkan agar Dewan Pengawas
(Dewas) BPJS, baik Dewas Ketenagakerjaan maupun Dewas Kesehatan harus
benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengawas. Jangan hanya makan
gaji buta saja.
Sikap kritis itu disampaikan Koordinator Forum
Jamsos, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH menjawab pertanyaan media di Jakarta,
Kamis malam (5/2), setelah terpilihnya Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan
Kesehatan Periode 2026-2031 oleh Komisi IX DPR RI.
Menurut
aktivis penggiat anti korupsi, berdarah Madura-Batak itu, masyarakat
banyak berharap kepada Dewas BPJS, agar betul-betul menjalankan
fungsinya sebagai instrumen pengawas. Bukan sekedar hanya ikut goyangan
Direksi, apalagi goyangannya salah.
.jpeg)
"Forum
Jamsos berharap para Dewas yang terpilih benar-benar fokus. Jangan
setelah terpilih hanya makan gaji buta. Kerjanya tidak maksimal, tapi
memperoleh gaji dan fasilitas mewah," tegas Jusuf Rizal, Presiden LSM
LIRA (Lumbung Informaso Rakyat) itu.
Komisi IX DPR RI telah menentukan Dewas BPJS yang berhasil terpilih untuk Periode 2026-2031
BPJS Ketenagakerjaan:
1. Unsur Pekerja Dedi Hardianto (KSBSI)
2. Unsur Pekerja Ujang Romli (KSPSI Jumhur)
3. Unsur Pemberi Kerja Sumargono Saragih (Apindo Palembang)
4. Unsur Pemberi Kerja Abdurrahman Lahabato (Kadin)
5. Unsur Tokoh Masyarakat dr. Alif Nuryanto Rahman
BPJS Kesehatan:
1. Unsur Pekerja Afif Johan (KSPSI Andi Gani)
2. Unsur Pekerja Stevanus Andrianto Passat (KSPN Ristadi)
3. Unsur Pemberi Kerja Paulus Agung Pambud (Apindo)
4. Unsur Pemberi Kerja dr. Sunarto (Kadin)
5. Tokoh Masyarakat Lula Kamal
Lebih
lanjut menurut Jusuf Rizal, di dua organisasi BPJS itu, memiliki
masalah, namun diduga selama ini selalu ditutup-tutupi oleh Dewas.
Misalnya di BPJS Ketenagakerjaan, yang akan mengelola dana sebesar Rp
860 trilyun, jika tanpa pengawasan ketat, kebocoran bisa saja terjadi
tanpa pengawasan yang ketat.
Sebelumnya dalam laporan yang
disampaikan, BPJS Ketenagakerjaan malah tekor Rp.40 Trilyun, hal ini
menurut Yusuf Rizal, lebih karena miss manajemen. Demikian juga dana
yang ada di BPJS Kesehatan dikorupsi sebesar Rp 20 milyar. Belum lagi
potensi kasus lainnya.
"Kondisi bangsa ini dimana-mana ada
korupsi. Jadi Dewas yang baru ini diharapkan bisa menjadi benteng
mengamankan dana masyarakat, tapi tetap profesional," ujar Jusuf Rizal
yang juga Relawan Prabowo Subianto itu.
Forum Jamsos selanjutnya
akan mengajak diskusi para anggota Dewam Pengawas BPJS untuk memberikan
masukan lobang-lobang mana dalam organisasi BPJS, yang memiliki
kelemahan. Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan angka peningkatan keanggotaan
BPU (Bukan Penerima Upah) sangat rendah. Sistim IT yang tidak maksimal.
Di
BPJS Kesehatan juga ditemukan, pengawasan yang sangat lemah, dalam
pelayanan kesehatan dan permainan Rumah Sakit. Untuk itu, menurut Yusuf
Rizal, Dewam Pengawas harus turba (turun ke bawah) jangan hanya syuur
sendiri. Akibatnya terjadi kebocoran di mana-mana.
Menyinggung
struktur Direksi BPJS yang belum keluar namanya, dari Presiden Prabowo
Subianto, Jusuf Rizal, menekankan agar jangan ada Direksi hasil oplosan.
Karena bisa saja diintervensi, sebelumnya hasil rekomendasi Panitia
seleksi memilih sebanyak 14 orang dengan rangking. Kalau intervensi itu
terjadi, maka Forum Jamsos, menurut Yusuf Rizal dipastikan akan
mengkritisi dengan keras.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR
RI, Nihayatul Wafiroh, kepada pers menyatakan bahwa para calon yang
berhasil lolos dalam fit and proper test hari Selasa (3/2) dan Rabu
(4/2) ada masing-masing 10 orang kandidat, untuk setiap Dewas BPS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Berdasarkan hasil fit dan
proper test tersebut, Komisi IX DPR RI, akhirnya Kamis Malam (5/2)
menetapkan 5 anggota Dewas Pengawas BPJS Kesehatan dan 5 orang anggota
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, setelah mendapatkan lampu hijau
dari Presiden. (Vijay)